Palu, VoxNusantara,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 sebagai forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Grand Sya Hotel, Senin (27/4/2026), dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, para bupati dan wakil wali kota, serta pemangku kepentingan pembangunan.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyamakan visi seluruh elemen pemerintahan dalam menghadapi tantangan pembangunan.
“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama tentang apa yang menjadi musuh bersama kita. Jika tidak, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas utama pembangunan di Sulawesi Tengah. Menurutnya, tantangan tersebut harus ditangani secara terpadu, mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah.
“Kemiskinan menjadi isu strategis yang terus kita tangani. Dengan potensi yang ada, ini seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur mengakui bahwa selama ini anggaran penanganan kemiskinan tergolong besar, namun belum memberikan dampak signifikan. Karena itu, ia mendorong perencanaan yang lebih tepat sasaran melalui Musrenbang agar intervensi pembangunan benar-benar menyentuh akar persoalan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional, termasuk program Asta Cita, serta visi daerah “Sulteng Nambaso” dan berbagai inisiatif strategis seperti program Berani Cerdas.
Gubernur turut menyoroti kelompok masyarakat miskin yang sering kali tidak terwakili dalam forum perencanaan formal.
“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Pendekatan kita harus lebih proaktif,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi berbagai program pemerintah pusat yang mulai menyasar langsung kelompok rentan, serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan kebijakan daerah agar lebih efektif.
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat persatuan dan meninggalkan perbedaan politik demi kepentingan masyarakat.
“Mau dari mana pun kita berasal, hari ini kita harus bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah terus mendorong perluasan akses, termasuk kebijakan wajib belajar 13 tahun. Gubernur menilai pendidikan sebagai kunci utama dalam mengurangi beban hidup masyarakat.
Gubernur Memberikan paparan pada Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 pada Senin (27/4) di Grand Sya Hotel. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah
“Pendidikan bukan beban, tetapi solusi. Negara harus hadir memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan,” ungkapnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam menjamin akses layanan bagi masyarakat kurang mampu melalui skema jaminan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Ini bukan sekadar program, tetapi kewajiban negara,” tambahnya.
Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan, dengan harapan mencapai kisaran 5 persen pada periode 2028–2030 melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif.
Menutup arahannya, ia mengajak seluruh pihak menjadikan Musrenbang sebagai momentum konsolidasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata.
“Ini adalah musyawarah besar kita. Dengan kebersamaan, kita pastikan perencanaan pembangunan tidak salah arah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. *
Sumber: Biro AdPim Pemprov Sulteng
