Palu, VoxNusantara,- Pernyataan seorang oknum anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menyebut Program Berani Cerdas sebagai pemborosan anggaran menuai kecaman. Bagi penerima manfaat, tudingan itu bukan hanya sembrono, tapi juga melukai hati masyarakat yang bergantung pada beasiswa tersebut.
Mey Mulyana, 20 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako, menegaskan bahwa beasiswa Berani Cerdas adalah jaring pengaman nyata bagi mahasiswa kurang mampu.
“Alokasi anggaran negara, sekecil apa pun, selama untuk kesejahteraan rakyat bukan pemborosan. Itu hak rakyat yang harus ditunaikan,” kata Mey, Selasa (28/4/2026).
Bagi Mey, program yang digagas Gubernur Anwar Hafid ini datang di saat paling krusial. Ia kehilangan ayah saat mendaftar, dan sang ibu wafat sesaat setelah beasiswa cair. “Ini bukan sekadar kebijakan administratif. Ini yang menjaga saya tetap bisa kuliah di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Mey menyayangkan sikap wakil rakyat yang justru berseberangan dengan aspirasi konstituennya. Ia mendesak agar Berani Cerdas dijadikan program permanen untuk memutus mata rantai eksklusivitas pendidikan bagi warga ekonomi lemah. Ia juga menyesalkan adanya manuver politik yang mencoba menghentikan program ini. “Menghambat program ini sama saja merampas kesempatan generasi muda Sulteng untuk kuliah,” tegasnya.
Kritik Fraksi DPRD: Regulasi Belum Matang
Catatan kritis juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulteng melalui anggota Pansus LKPJ APBD 2025, H. Suryanto. Ia menyoroti program Berani Sehat yang memungkinkan warga berobat “cukup KTP” tanpa MoU yang matang dengan rumah sakit rujukan. Akibatnya, banyak warga berhenti membayar iuran BPJS Mandiri secara massal.
“Kami minta Pemprov Sulteng mundur sejenak, susun regulasi yang komprehensif dan siapkan OPD pelaksana. Bukan untuk membatalkan niat baik, tapi agar program punya landasan hukum kuat dan anggaran berkelanjutan,” ujar Suryanto.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Sulteng dari Partai Perindo, Marselinus. Ia menyebut Berani Sehat berpotensi jadi “bom waktu” karena Pemda hanya menanggung biaya saat pasien masuk RS, bukan tunggakan BPJS. “Jangan sampai saat gubernur tidak lagi menjabat, ini jadi beban berat bagi warga karena tagihan menumpuk,” katanya.
Marselinus juga mempertanyakan ketepatan sasaran Berani Cerdas dan merekomendasikan agar kedua program dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh. Menurutnya, jika mekanisme tidak dibenahi, kebijakan ini justru bisa merugikan masyarakat di masa depan.
Di tengah silang pendapat ini, suara penerima manfaat seperti Mey menjadi pengingat bahwa program pendidikan dan kesehatan menyentuh langsung kehidupan ribuan warga Sulteng. Pertanyaannya kini: apakah polemik politik ini akan menguatkan regulasi, atau justru mengorbankan harapan mereka yang sudah menggantungkan masa depan pada Berani Cerdas?**
