Palu,voxnusantara- Sudah 17 tahun lamanya beroperasi, tanaman sawit PT. Nusa Abadi (ANA) di Morowali Utara (Morut) Sulawesi Tengah (Sulteng) belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Mestinya Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. ANA tidak berlaku.
Sebab, kepemilikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya akan berlaku apabila kebun sudah berstatus HGU. Sementara, PT.ANA group Astra agro lestari selama 17 tahun belum memiliki HGU.
Sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha di Sektor Pertanian.
Aturan ini mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 138/2015 mengenai pengujian UU Perkebunan No 39/2014. Permentan itu ditandatangani Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019.
“Setelah berlakunya aturan ini, maka untuk pemberian IUP (red- Izin Usaha Perkebunan) budidaya dan pengolahan. Pengusaha diwajibkan punya HGU (Hak Guna Usaha) dulu,” kata Dr.Sadino, Pengamat Kehutanan seperti dikutip di sawitindonesia.com, Jumat (1/9-2023).
Menurutnya, kewajiban mengantongi HGU ini terdapat dalam pasal 9 yang berbunyi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan sejumlah persyaratan salah satunya Hak Guna Usaha.
“Lewat pasal ini maka syarat memperoleh IUP-Budidaya adalah HGU. Perusahaan juga diwajibkan membuat pernyataan yang menyatakan setelah mengantongi HGU dalam jangka waktu 6 tahun mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami untuk segera melakukan kegiatan penanaman,” ujar Sadino.
Sadino menuturkan, aturan baru yang diterbitkan Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman akan berdampak buruk bagi usaha perkebunan sawit. Terutama kelangsungan perizinan sebelum tahun 2016 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/2015.
Sebagai informasi, putusan MK mengubah kalimat dan substansi UU No. 39/2014 tentang Perkebunan yang digugat Koalisi LSM. Salah satunya, kata dia, di dalam Pasal 42, yang menerangkan sebelumnya pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan/atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau kedua-duanya. Putusan MK 138 menghilangkan kata “atau”.
Akibatnya, substansi Pasal 42 tadi berubah menjadi pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Ini berarti, pelaku usaha kebun wajib mempunyai HGU dan IUP.
“Karena peraturan peralihan tidak melindungi perizinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebelumnya,” jelas Sadino.
Susanto Yang, Wakil Ketua GAPKI Bidang Kebijakan Publik, mengkhawatirkan berlakunya Permentan 05/2019 bagi keberlanjutan usaha sawit karena IUP bisa berlaku efektif jika sudah mendapatkan HGU.
“Karena bagaimana dapatkan HGU apabila lahan belum dikuasai dulu. Ini ibarat duluan mana ayam atau telur,” ujar Susanto.
Bahrul Ilmi Yakub, Wakil Ketua Bidang, Pendidikan dan Sertifikasi PERADI, menyebutkan bahwa ada kekeliruan yang dibuat Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang mengubah makna pasal 42 di UU 39/2014. Karena putusan ini tidak melihat jasa usaha di perkebunan sebagaimana tertera dalam pasal 41.
Manajer are PT.Agro Nusa Abadi group astra agro lestari I Made Oka yang dikonfirmasi sebelumnya mengakui sudah memiliki IUP budidaya perkebunan, sekalipun belum mengantongi hak gunas usaha (HGU).
“PT. ANA sudah memilik IUP – B,” kata Oka singkat menjawab deadline-news.com media partner voxnusantara.com.
Karena diduga banyak pelanggaran aturan yang dilakukan PT.ANA ini, sehingga dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah oleh Lembaga Swadayaasyarakat (LSM) baik yang berada dilingkar kebun sawit PT.ANA maupun para petani plasma.
Dan saat ini proses penyelidikan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan manajemen PT.ANA ini sedang bergulir di Kejati Sulteng.
Sebelumnya kepala seksi penyidikan Reza Hidayat, SH, MH melalui PLH Kasi Penkum Abdul Haris Kiay,SH, MH menjawab konfirmasi deadline-news.com via chat di WhatsAppnya pekan lalu membenarkan sedang melakukan pengumpulan data (Puldata) terkait PT.ANA yang laporan masyarakat. *** (ycn)
