Jakarta, VoxNusantara,- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Kali ini, Anwar mengajak sekitar 32 perusahaan tambang mineral, nikel, dan batuan yang beroperasi di Kabupaten Morowali untuk bergotong royong memperbaiki ruas Jalan Provinsi Buleleng–Matarape sepanjang 43 kilometer melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Kesepakatan awal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Anwar Hafid bersama puluhan perusahaan tambang di Hotel Mercure Jakarta, Senin (15/6/2026).
Ruas Jalan Buleleng–Matarape dipilih karena selama ini menjadi salah satu jalur strategis yang membutuhkan penanganan serius guna mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Morowali.
Menurut Anwar Hafid, langkah menggandeng sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur lahir dari kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, sejak 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp500 miliar. Kondisi tersebut kembali diperberat pada 2026 setelah pemerintah pusat memangkas APBD Sulawesi Tengah hingga Rp1,2 triliun.
Akibatnya, APBD Sulawesi Tengah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5 triliun lebih menyusut menjadi sekitar Rp4,3 triliun.
“Karena itu kami meminta partisipasi perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Tengah untuk ikut bergotong royong memperbaiki jalan yang berada di sekitar wilayah operasional mereka melalui skema pembiayaan CSR,” kata Anwar Hafid.
Ia menegaskan, bantuan CSR yang diberikan perusahaan bukan dalam bentuk dana tunai kepada pemerintah daerah.
Sebaliknya, perusahaan akan mengerjakan langsung pembangunan atau perbaikan jalan dengan menunjuk kontraktor masing-masing sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kerja sama resmi.
“Pemprov Sulawesi Tengah tidak menerima uang tunai. Yang kami terima adalah hibah aset berupa jalan yang sudah selesai dikerjakan. Pemerintah hanya melakukan pengawasan teknis agar pekerjaan sesuai standar,” jelasnya.
Anwar menilai pola kemitraan tersebut merupakan solusi inovatif di tengah keterbatasan fiskal daerah, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Sebelumnya, pola serupa telah diterapkan pada sejumlah proyek infrastruktur lain di Sulawesi Tengah.
Di Kabupaten Sigi, misalnya, pengembangan ruas jalan yang menghubungkan Desa Boladangko hingga Banggaiba sepanjang 60 kilometer dikerjakan melalui dukungan CSR PT Anugerah Lestari Power sebagai bagian dari Program BERANI Lancar.
Kemudian pada 10 Juni 2026 lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga berhasil menghimpun komitmen 16 perusahaan tambang untuk membiayai pembangunan dan peningkatan ruas Jalan Towi–Kolonodale dengan nilai sekitar Rp355 miliar.
Untuk proyek Towi–Kolonodale, Anwar Hafid memastikan groundbreaking akan dilakukan pada 1 Juli 2026 mendatang.
“Jalan Towi–Kolonodale akan dikerjakan secara gotong royong oleh 16 perusahaan tambang. Pemerintah provinsi hanya melakukan pengawasan dan menerima aset setelah pekerjaan selesai,” ujarnya.
Gubernur juga mencontohkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di kawasan industri Morowali selama ini telah berpartisipasi dalam memperbaiki ruas jalan nasional yang berada di sekitar wilayah usaha mereka.
Menurutnya, semangat yang sama perlu diperluas untuk membantu peningkatan kualitas jalan provinsi yang selama ini belum tertangani secara maksimal karena keterbatasan anggaran pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung) Sulawesi Tengah, Dr. Faidul Keteng, menjelaskan bahwa skema gotong royong tersebut dirancang agar beban setiap perusahaan tidak terlalu besar.
Dengan panjang jalan sekitar 43 kilometer dan melibatkan 32 perusahaan, setiap perusahaan diperkirakan hanya menangani sekitar satu kilometer jalan dengan nilai pekerjaan rata-rata sekitar Rp5 miliar.
“Kalau dikerjakan bersama-sama, tanggung jawab masing-masing perusahaan menjadi lebih ringan, tetapi manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujar Faidul.
Ia mengungkapkan, seluruh perusahaan yang hadir dalam rapat koordinasi menyatakan dukungan terhadap program kemitraan pembangunan jalan yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Beberapa perusahaan yang menyatakan kesiapan mendukung program tersebut antara lain PT Graha Istika Utama, PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, PT Bintang Sinar Perkasa, serta sejumlah perusahaan tambang lainnya yang beroperasi di wilayah Morowali.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyiapkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan seluruh perusahaan peserta konsorsium.
Setelah itu, kerja sama akan diperkuat melalui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) yang mengatur pembagian tugas, standar teknis pekerjaan, mekanisme pengawasan, hingga proses hibah aset kepada pemerintah daerah setelah proyek selesai.
Melalui pola kemitraan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap pembangunan infrastruktur tetap berjalan meskipun ruang fiskal daerah terbatas, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. *
Sumber: Biro AdPim Pemprov Sulteng
