Palu, VoxNusantara,- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, berhasil menggalang komitmen pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Komitmen tersebut bukan berupa dana tunai yang disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melainkan dalam bentuk pengerjaan langsung pembangunan dan peningkatan kualitas jalan oleh masing-masing perusahaan yang terlibat.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung) Sulawesi Tengah, Dr. Faidul Keteng, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi hanya akan menerima hasil pekerjaan berupa aset infrastruktur yang telah selesai dibangun.
“Proyek perbaikan dan pembangunan jalan itu akan dikerjakan langsung oleh perusahaan-perusahaan tambang yang terlibat. Pemerintah provinsi menerima aset setelah pekerjaan selesai,” kata Faidul Keteng saat dikonfirmasi, Jumat (12/6/2026).
Menurut Faidul, kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan antara Gubernur Anwar Hafid dengan manajemen 16 perusahaan tambang di Jakarta pada Rabu (10/6/2026).
Dari hasil pertemuan itu disepakati dua ruas jalan strategis yang menjadi sasaran pembangunan melalui pendanaan CSR perusahaan tambang, yakni ruas Towi–Kolonodale dan ruas Buleleng–Matarape.
“Hasil pertemuan gubernur dengan manajemen perusahaan tambang menyepakati dua ruas jalan yang menjadi tanggung jawab mereka untuk diperbaiki dan dibangun menggunakan dana CSR dengan total nilai sekitar Rp355 miliar,” jelasnya.
Gubernur Anwar Hafid mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bentuk nyata keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid.
Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan tetap dapat berjalan melalui inovasi dan kolaborasi meskipun ruang fiskal daerah sedang mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Anwar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, membuka akses ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Bagi kami, ini adalah inovasi di tengah efisiensi. Sulawesi Tengah menyambut baik kesepakatan ini karena tujuannya sama, yaitu memberikan manfaat bagi rakyat,” katanya.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menjelaskan bahwa skema pembiayaan pembangunan telah dibagi dalam dua tanggung jawab utama.
Untuk ruas Towi–Kolonodale, konsorsium yang terdiri dari 16 perusahaan tambang berkomitmen membiayai pembangunan dan peningkatan mutu jalan sepanjang kurang lebih 13 kilometer.
Sementara ruas Buleleng–Matarape akan ditangani oleh satu perusahaan yang mengambil tanggung jawab penuh terhadap pembiayaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik pada koridor tersebut.
Anwar Hafid menilai model kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta seperti ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam daerah sudah sepatutnya turut memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Model kemitraan seperti ini dapat menjadi percontohan nasional. Industri yang memanfaatkan potensi daerah harus mampu memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah tempat mereka beroperasi,” tegasnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan tanpa membebani APBD, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata. *
Sumber: Biro Adpim Setdaprov Sulteng
