
Palu, VoxNusantara,- Anwar Hafid bersama Amirudin Tamoreka terus mendorong percepatan realisasi Participating Interest (PI) 10 persen di sektor minyak dan gas bumi (migas) sebagai upaya meningkatkan manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan langsung ke SKK Migas pada Jumat (24/4/2026), guna mengawal proses pengurusan PI 10 persen yang merupakan hak daerah penghasil.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa proses PI 10 persen saat ini tengah memasuki tahap pengurusan di tingkat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dari tiga perusahaan migas yang beroperasi di wilayah tersebut.

Adapun komposisi kepemilikan saham pada perusahaan K3S tersebut terdiri dari Pertamina PHE sebesar 50 persen, Medco EP sebesar 30 persen, dan Tomori E&P Limited sebesar 20 persen.
Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, menyampaikan optimisme bahwa manfaat PI 10 persen dapat mulai dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Ia memperkirakan, jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, realisasi manfaat tersebut bisa mulai dinikmati pada akhir tahun 2027.
“Insya Allah, jika seluruh proses berjalan lancar, pada akhir Desember 2027 kita sudah bisa mulai merasakan manfaat PI 10 persen untuk Kabupaten Banggai,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengurusan PI 10 persen tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah nyata bagi daerah.
“Ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi ikhtiar agar sumber daya daerah benar-benar memberi nilai kembali bagi masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Banggai berharap seluruh proses dapat berjalan tanpa hambatan, sehingga PI 10 persen dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan serta berdampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Langkah percepatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi daerah dalam pengelolaan sektor migas, agar manfaatnya tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan secara konkret di daerah penghasil.***
Sumber: Tim Media BERANI















