Palu, VoxNusantara,- Arah baru pembangunan daerah dengan menjadikan data sebagai panglima kebijakan serta menempatkan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai pintu masuk utama penurunan angka kemiskinan, kini sedang dilakukan oleh Pemprov Sulteng.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (3/3/2026), di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Menurut Gubernur, pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran, namun yang paling mendasar adalah tersedianya konsep dan inovasi yang jelas. Inovasi, kata dia, tidak harus selalu baru atau mahal, tetapi harus mampu menjawab persoalan riil masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif.
Ia juga menekankan bahwa mengadopsi praktik baik dari daerah lain bukanlah kelemahan, selama inovasi tersebut relevan dan membawa manfaat bagi daerah.
Data Jadi Panglima
Anwar Hafid menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ke depan tidak bisa lagi ditoleransi tanpa basis data yang kuat. Ia bahkan mengaku meluangkan waktu bersama para kepala OPD, termasuk di akhir pekan, untuk membedah data hingga ke tingkat paling rinci.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegasnya.
Dari pendalaman tersebut, ditemukan korelasi kuat antara angka kemiskinan dan kondisi perumahan. Semakin tinggi jumlah RTLH di suatu wilayah, semakin tinggi pula angka kemiskinannya.
Gubernur mencontohkan kondisi di Kota Palu, di mana angka kemiskinan relatif rendah, namun jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah masih tinggi. Sebaliknya, di sejumlah kabupaten lain, kepemilikan rumah relatif baik, tetapi kualitas rumah yang tidak layak justru menjadi faktor pendorong kemiskinan.
“Kalau kita mau menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” ujarnya.
Target Turun Lima Persen
Fokus pada RTLH, lanjutnya, akan membuka ruang intervensi lintas sektor secara terpadu. Penanganan rumah dapat diintegrasikan dengan program ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, sanitasi, hingga infrastruktur dasar.
Dengan pendekatan tersebut, Gubernur optimistis target penurunan angka kemiskinan hingga lima persen dalam tiga tahun ke depan dapat tercapai.
“Inilah kenapa data itu penting. Kalau tidak dibedah, kita tidak akan pernah tahu akar masalahnya,” katanya.
Saat ini, jumlah RTLH di Sulawesi Tengah diperkirakan berkisar antara 70 hingga 78 ribu unit. Untuk pembiayaannya, seluruh kabupaten dan kota telah sepakat menjalankan skema gotong royong dengan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dalam waktu dekat, Gubernur akan mengundang para bupati dan kepala perangkat daerah untuk menyepakati pembagian tanggung jawab secara proporsional.
“Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua orang harus pakai data ini. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana-mana,” tegasnya.
Validasi dan Digitalisasi
Untuk memastikan ketepatan sasaran, validasi data RTLH akan dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau konsultan profesional. Setelah dinyatakan akurat, seluruh kebijakan dan program wajib mengacu pada satu data yang sama.
Menutup arahannya, Gubernur kembali menegaskan urutan kerja yang harus dipahami seluruh OPD, yakni data sebagai dasar, inovasi sebagai solusi, dan digitalisasi sebagai penguat sistem. Melalui digitalisasi, kebijakan akan lebih mudah diperbarui, terintegrasi, serta dapat dikawal secara berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kedekatan sosial dengan masyarakat melalui berbagai agenda kebersamaan, termasuk rencana pelaksanaan buka puasa bersama secara massal dalam waktu dekat. *
Sumber: Biro AdPim Pemprov Sulteng
