Palu, VoxNusantara,- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido melantik 40 aparatur sipil negara jabatan Eselon II dan tenaga fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (11/5/2026).
Prosesi pelantikan berlangsung di Rumah Jabatan Siranindi II dengan semangat mempercepat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Para pejabat yang dilantik disebut telah melalui proses uji kompetensi (job fit) sehingga diharapkan mampu langsung bekerja cepat, adaptif, dan menghadirkan terobosan di masing-masing perangkat daerah.
Beberapa pejabat yang mendapat amanah baru di antaranya Rachman Ansyari sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, I Wayan Yudana sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta Wahyu Agust Pratama sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
Selain itu, Muh Syahrul Syam dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wahid Irawan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Susanto Wibowo di Dinas Kehutanan, A. Haris sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Asbudianto sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya inovasi dan kerja nyata di seluruh perangkat daerah.
“Lakukan karya-karya kecil yang nyata. Itu jauh lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah terwujud,” tegas Anwar.
Ia juga mengingatkan agar pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama meski pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran.
“Pelayanan kepada rakyat tidak mengenal alasan. Rakyat tidak peduli defisit atau keterbatasan anggaran, yang mereka tahu adalah kebutuhan mereka harus terpenuhi dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Menurut Anwar, para pejabat yang baru dilantik harus mampu menjadi motor penggerak organisasi sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan. *
Sumber: Biro AdPim Pemprov Sulteng
