Voxnusantara.com,Palu- Tak tanggung-tanggung, ternyata ini besaran dana dugaan korupsi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 56 Milyar. Dugaan korupsi yang dilapor oleh Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng tersebut kini semakin di tangani seriusan oleh penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng.
Belum lama ini, tim penyidik Kejati Sulteng sudah mengeledah kantor Bawaslu Morowali dan kemarin, Senin (26/6-2023), giliran Bawaslu Kabupaten Buol digeledah tim penyidik Aspidsus Kejati Sulteng.
Olehnya, media voxnusantara.com, media partner Dedline-news.com, mencoba mengulas berapa anggaran dugaan korupsi tersebut. Diketahui pagu anggaran bawaslu yang diduga dikorupsi itu sebesar Rp 56 miliyar dibagi ke lima kabupaten yang tidak melakukan pilkada Kabupaten, tapi hanya Pilgub yakni masing-masing kabupaten:
1. Donggala Rp, 10.457.567.000 realisasi Rp, 9.178.505.691 (2020)
2. Parigi Moutong (Parimo) Rp, 14.848.591.000 realisasi Rp, 11.623.877.235.(2020).
3. Morowali Rp,6.745.646.000 realisasi Rp, 5.981.018.361 (2020)
4.Bangkep Rp, 7.798.370.000 realisasi Rp, 6.150.155.900 (2020)
5. Buol Rp, 7.171.573.000 realisasi Rp, 5.488.357.541 (2020).
6. Bawaslu Provinsi Rp.8.978.253.000 realisasi Rp, 2.820.669.247
Total pagu Rp.56.000.000.000 realisasi Rp.41.602.583.975 sehingga diduga anggaran yang dikorupsi sebesar Rp, 36.002.583.975.
Kemudian tambahan anggaran Bawaslu 2021 masing-masing di lima kabupaten
1. Provinsi Rp.6.157.583.753 realisasi Rp.2.084.516.935
2. Donggala Rp.1.279.061.309 realisasi Rp.899.512.00p
3. Parimo Rp.3.224.713.765 realisasi Rp.802.113.000
4. Bangkep Rp, 1.646.214.100 realisasi Rp, 689.111.000
5. Morowali Rp.764.627.639 realisasi Rp.359.461.000
6. Buol Rp,1.323.215.459 realisasi Rp,619.936.599
Total anggaran Rp, 14.393.416.459 kurang realisasi Rp, 5.454.650.533 = Rp. 8.942.765.926.
Jadi sekitar Rp, 8.942.765.926 yang diduga dikorupsi. Dan total dugaan korupsi dari tahun anggaran 2020 ke 2021 sebesar Rp, 44.945.349.901.
Selanjutnya, media ini masi mencoba untuk meminta keterangan dari Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng (***)
