Palu, VoxNusantara,- Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sulawesi Tengah pada 19–23 Juni 2025, dengan fokus pada peninjauan infrastruktur dan transportasi strategis.
Rangkaian kunjungan dimulai dari inspeksi di Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Polibu, Kantor Gubernur.
Rapat resmi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes. Turut hadir jajaran kepala daerah kabupaten/kota, Wakil Wali Kota Palu, serta perwakilan kementerian teknis dan BUMN terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi V terhadap pembangunan Sulteng. Ia menyebut kunjungan ini sebagai momentum strategis menyuarakan langsung kebutuhan riil masyarakat dan daerah.
“Kehadiran Komisi V bukan hanya membawa perhatian, tapi juga harapan. Sulawesi Tengah memiliki potensi luar biasa, namun juga tantangan berat. Jalan nasional kami termasuk yang terpanjang di Indonesia, tapi anggaran pemeliharaannya sangat terbatas,” ujar Gubernur.
Beberapa ruas jalan menuju wilayah utara berbatasan Gorontalo disebutnya sangat membutuhkan penanganan segera. Gubernur juga menyoroti infrastruktur yang belum optimal, seperti Pelabuhan Penumpang Donggala yang tertunda operasionalnya akibat kendala sosial, serta pelabuhan di Banggai Kepulauan yang sangat penting bagi konektivitas wilayah kepulauan.
Dalam bidang transportasi udara, Gubernur mengusulkan agar Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu ditingkatkan statusnya menjadi bandara internasional atau pusat logistik kawasan industri.
“Lebih dari 30 ribu tenaga kerja asing bekerja di kawasan industri Morowali, namun akses penerbangan internasional masih harus lewat Manado dan Makassar. Bandara kita sudah layak. Sulteng pantas punya pintu internasional sendiri,” tegasnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga mengangkat isu relokasi korban bencana 2018. Ia menyebut masih ada ratusan keluarga yang tinggal di hunian sementara (huntara), khususnya di Palu, Donggala, dan Sigi. Diperlukan dukungan anggaran pusat agar relokasi bisa dituntaskan maksimal pada 2026.
Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan dengan pihak industri untuk memperbaiki infrastruktur. Skema kerja sama dengan PT IMIP menjadi contoh bahwa perusahaan juga bisa terlibat aktif dalam memperkuat akses jalan nasional yang mereka manfaatkan.
Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menanggapi positif seluruh masukan tersebut. Ia menegaskan bahwa Sulawesi Tengah menjadi salah satu prioritas nasional.
“Kunjungan ini bukan seremonial, tapi bentuk keseriusan kami mengawal kebutuhan daerah. Aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan dalam pembahasan anggaran dan sinergi lintas kementerian,” ujarnya.
Pertemuan turut dihadiri pejabat dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perumahan, BMKG, Basarnas, PT Pelindo, Waskita Karya, PT Angkasa Pura, dan lainnya.
Mengakhiri pertemuan, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen Sulawesi Tengah untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional.
“Kami tak hanya ingin didengar, tapi juga dilibatkan. Potensi kami besar, tapi jika pusat dan daerah tidak berjalan beriringan, potensi itu bisa jadi beban. Sulteng siap jadi episentrum pertumbuhan Indonesia Timur,” pungkasnya. *
Sumber: Tim Media BERANI
