Palu,VoxNusantara.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, menegaskan bahwa Sulawesi Tengah (Sulteng) saat ini menghadapi tantangan serius di bidang inflasi.
“Sulawesi Tengah masih berada di posisi keempat inflasi tertinggi di Indonesia dengan angka 4,0. Penyumbang terbesar inflasi adalah beras, padahal produksi beras kita sebenarnya surplus. Namun, kenyataannya harga di pasar justru tinggi,” kata Anwar saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Dari Gerbang Desa untuk Indonesia, Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah dalam Ekosistem Distribusi Pangan, Kamis (25/9/25) di Palu. Kegiatan ini diikuti seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sulteng.
Gubernur menekankan bahwa kondisi tersebut menjadi ironi, karena ketersediaan pangan cukup, tetapi distribusi belum merata. Untuk itu, pemerintah provinsi berkomitmen mendorong program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah sebagai bagian dari misi BERANI Sejahtera. Menurutnya, program ini akan menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
Ia juga menegaskan bahwa musuh utama pembangunan di Sulawesi Tengah bukanlah soal infrastruktur semata, melainkan persoalan kemiskinan yang masih tinggi. Tercatat, angka kemiskinan mencapai 11 persen atau sekitar 310 ribu jiwa dengan 80 ribu rumah tangga miskin.
“Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak pada rakyat kecil. Ketika harga naik, yang paling menderita adalah masyarakat miskin. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas utama kita semua, bukan hanya BPS,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi terhadap proyek perubahan yang digagas Sekretaris Daerah, Parigi Motong, terkait pembentukan regulasi bersama untuk memperkuat distribusi pangan. Ia menilai gagasan itu lebih efektif ketimbang membentuk perusahaan daerah baru, karena dengan payung hukum yang jelas, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bergerak serentak menjaga kestabilan harga.
“Ini bukan sekadar diskusi formalitas, tetapi langkah nyata yang harus kita implementasikan bersama. Kalau kita satukan langkah, regulasi, dan gerak bersama, maka lonjakan harga bisa kita kendalikan. Dengan begitu, inflasi bisa ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” tutup Anwar Hafid. **
Sumber: hgs
Editor: yc
