Palu, VoxNusantara,- Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menerima audiensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Senin (15/9/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran penyiaran dalam menangkal hoaks serta mendorong hadirnya sistem informasi kebencanaan yang cepat dan akurat.
Tujuh komisioner KPID Sulteng yang baru ditetapkan hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu Sepryanus Tolule, Muhammad Ramadhan Tahir, Andi Kaimuddin, Muhammad Faras Muhadzdzib L., Rachmat Caisaria, Yeldi S. Adel, dan Mita Meinansi.
Ketua KPID Sulteng, Andi Kaimuddin, memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan sejak pelantikan pada 4 Agustus 2025 lalu, termasuk kerja sama dengan kampus untuk program magang mahasiswa, kunjungan ke lembaga penyiaran publik, pendataan lembaga penyiaran di Sulteng, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta.
KPID Sulteng juga menyampaikan sejumlah program strategis, di antaranya pembentukan kelompok perempuan penyiaran bersama organisasi perempuan dan PKK, program KPID Goes to Campus and School, penyelenggaraan Sekolah P3SPS untuk memperkuat regulasi penyiaran, hingga penyediaan iklan layanan masyarakat yang akan melibatkan 42 radio dan 35 televisi di 13 kabupaten/kota Sulawesi Tengah.
Salah satu program unggulan yang dipaparkan adalah rencana implementasi Early Warning Broadcast System (EBS), yaitu sistem peringatan dini bencana berbasis siaran digital. Sistem ini mampu mengirimkan informasi kebencanaan hanya dalam tiga detik setelah kejadian, dan pesan darurat akan langsung muncul di televisi masyarakat.
Program ini diharapkan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan praktek nyata sistem peringatan dini kebencanaan melalui penyiaran digital.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah-langkah yang dilakukan KPID Sulteng. Ia menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam memberikan informasi yang terpercaya di tengah maraknya hoaks di media sosial.
“Sekarang ini hoaks sudah luar biasa, bahkan sering memicu keresahan masyarakat. Karena itu saya sangat mendukung ajakan KPID agar masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio, karena media penyiaran jauh lebih terjamin dari hoaks dibandingkan media sosial,” tegas Anwar.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi dalam mewujudkan masyarakat yang tanggap bencana melalui informasi yang cepat dan akurat.
“Daerah kita adalah wilayah rawan bencana. Masyarakat harus dibiasakan untuk selalu siap dan berani tanggap. Informasi yang cepat dan akurat adalah kuncinya,” tambahnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara KPID dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang penyiaran, literasi media, penanggulangan hoaks, dan penerapan sistem informasi kebencanaan berbasis teknologi penyiaran digital. **
