Dari hasil investigasi media ini menemukan jika ada anggaran PKS sebesar Rp150 juta, namun yang tertera terkait dengan pemberian susu dan telur hanya Rp, 20 jutaan, selebihnya tidak ada yang bersentuhan langsung dengan penurunan stunting.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan turun ke Kabupaten Donggala harus menelusuri secara saksama tanpa mengedepankan istilah “86”, agar harapan presiden yang meminta aparat di daerah mengungkap kasus-kasus penyimpangan dana stunting.
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Donggala, Tikula, S.Pd, mengakui bahwa audit terhadap penggunaan dana stunting akan dilakukan oleh BPK.
Sebuah sumber mengungkapkan jika Pemerintah Kabupaten Donggala sangat kecewa dengan Kerjasama antara LPPM Untad, khususnya Tim Stunting karena menurut mereka (Pemda Donggala) apa yang diharapkan dari Kerjasama tidak sesuai dengan harapan.
Dari data yang berhasil dihimpun media ini, Kegiatan KKN Tematik Stunting oleh LPPM tahun 2022 bekerjasama dengan Pemda Donggala dan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah terdapat tiga Angkatan.
Koordinator program mananger stunting BKKBN perwakilan sulteng Trinur Ekawati yang dikonfirmasi tim investigasi stunting
deadline-news.com group detaknews.id, fokusrakyat.net dan voxnusantara.com, di kantor wilayah BKKBN Perwakilan sulteng Jumat pagi (18/8-2023) tidak berada ditempat.
Kemudian Trinur dikonfirmasi tim investigasi via chat di whatsAppnya mengatakan yang kerjasama dengan lembaga pengabdian masyarakat universitas tadulako (LPM Untad) adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana (P2KB) sulteng bukan BKKBN RI Perwakilan sulteng.
“Yang Kerjasama itu P2KB Provinsi sulteng selaku sekertariat tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dengan LPPM Untad bukan dengan BKKBN pak,”tulis Trinur.
Bagian data stunting BKKBN wilayah sulteng Rahmat mengatakan untuk penanganan stunting melibatkan banyak pihak, termasuk pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI).
“Penanganan stunting ini melibatkan banyak pihak, termasuk pihak bank, kami dari BKKBN biasanya hanya diundang menyaksikan,”akunya.
Kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (P2KB) sulteng Tuty Zarpiana, SH, M.Si yang dikonfirmasi di kantornya jalan Kartini Palu Jumat (18/8-2023) tidak berada ditempat.
“Maaf pak tim stunting lagi ke Tolitoli dalam rangkan kampanye penurunan stunting,”kata salah seorang staf di kantor P2KB sulteng itu.
Kini, mata publik tertuju pada hasil investigasi media dan tindakan tegas yang akan diambil oleh pihak berwenang. Skandal dugaan penyimpangan dana stunting ini tidak hanya menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap proyek yang seharusnya membantu penurunan stunting, tetapi juga menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. ***(ycn)
