Palu, VoxNusantara,- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 harus menjadi peta jalan yang jelas, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, dalam Rapat Paripurna pembahasan awal RPJMD yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (22/5/2025).
Menurut Syarifudin, RPJMD bukan sekadar dokumen formal, melainkan fondasi utama arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
“Kami di DPRD siap mendukung dan mengawal agar penyusunannya berjalan transparan dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi, khususnya dalam memastikan program-program prioritas berjalan optimal dan sesuai dengan visi pemerintahan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Dalam agenda tersebut, DPRD dan Pemprov secara resmi memulai tahapan penyusunan RPJMD yang akan menjadi acuan pembangunan hingga 2029.
Paripurna juga diwarnai dengan penyampaian laporan panitia khusus serta penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kesepakatan ini menandai komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.*
Sumber: Tim Media BERANI
