Palu- Wali Kota Palu diwakili Kepala Badan Litbangda Kota Palu Amiruddin, S.H menghadiri sekaligus membuka pelaksanaan Rapat Koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi penduduk kota Palu. Rakor yang diinisiasi oleh BPS Kota Palu, Senin (19/9/22) pukul 10.30 WITA.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh para Camat se-Kota Palu serta dialog yang membahas tentang program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Badan Litbangda Kota Palu Amiruddin menyebutkan, bahwa Pembangunan pada tahun 2020-2021 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan.
“Dampak ini masih mungkin terus berlanjut hingga tahun 2022, sebagian dari penduduk jatuh pada kategori kesejahteraan yang lebih rendah. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada permasalahan ketidaktepatan sasaran program yang ditandai dengan rendahnya akurasi data penerima program-program,” kata Amiruddin.
Penyebab rendahnya akurasi data penerima manfaat adalah data yang belum dimutakhirkan secara berkala, pemeringkatan kesejahteraan penduduk tidak dilakukan, sistem rujukan tidak dijalankan dengan baik dan pendataan tidak inklusif.
Data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (regsosek) seluruh penduduk, transformasi data menuju Regsosek merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat, ujarnya.
Perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang dimaksud, katanya, meliputi: a) cakupan seluruh penduduk indonesia: b) standar dan metodologi yang sama: c) pemutakhiran reguler, dd) mudah diakses: dan e) di bagi pakaikan.
Ia menjelaskan, pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebdakan pemerintah yang lebih terarah.
Selain itu juga digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tahun ini pada seluruh penduduk kota Palu berbasis NIK dan titik koordinat setiap rumah/tempat tinggal setiap keluarga.
“Data ini sangat kita butuhkan terutama untuk pengentasan kemiskinan yang ada dan perlindungan sosial, untuk itu saya mengajak semua yang ada di sini (camat dan opd terkait) untuk focus mendukung dan membantu pada pendataan registrasi sosial ekonomi (regsosek),” terangnya.
Terkait dengan pelaksanaan di lapangan, ia mengetahui bahwa BPS telah biasa melaksanakan sensus, tentu sudah memahami terkait operasional lapangan. Namun, ujarnya, begitu saya berpesan jangan sampai ada warga kota Palu yang terlewatkan seperti: Keluarga yang tinggal di kawasan elit, keluarga yang tinggal di rusun, murid yang bersekolah di sekolah berasrama non formal contohnya adalah pesantren non ijazah, panti asuhan, pasien rumah sakit jiwa (rsj, narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas), tahanan di rumah tahanan dan pusat penahanan, tentara nasional yang tinggal di barak militer.
Lanjutnya, keluarga yang tinggal di tempat pengungsian atau hunian sementara (huntara), keluarga yang tinggal di wilayah kumuh/bangunan dan keluarga yang tinggal diderah remote, keluarga suku terasing karena mereka juga adalah bagian dari kita.
“Saya juga ingin menyampaikan bahwa pada tahun 2023, BPS akan melaksanakan sensus pertanian (ST 2023). Sebelum saya mengakhiri, sekali lagi saya menghimbau kepada semua jajaran pemerintah kota Palu (Camat, seluruh OPD) agar mendukung kegiatan pendataan regsosek dan sensus pertanian 2023,” tandasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Palu Armin, S.T, Kepala BPS Kota Palu, G.A. Nasser, SE, MM, Kepala BAPPEDA Kota Palu Drs. Arfan, M.Si, Asisten 2 Setda Kota Palu dr. H. Husaema, MM, Kepala BPKAD Kota Palu Romy Sandi Agung, SH, M. Adm. KP.
Adapun peserta terdiri dari para Camat, OPD terkait dan Stakeholder terkait lainnya dan sejumlah pejabat BPS Kota Palu.***
