Voxnusantara.com,Palu- Pembangunan Huntap Tondo, Talise, Petobo Kota Palu, Sibalaya dan Bangga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) terus dikebut siang malam, Alhasil, sampai saat ini ada sejumlah dinamika di lapangan.
Bahkan, ditemukan masih begitu banyak hal yang semestinya dipersiapkan dan dirampungkan terlebih dahulu sebelum proses penyediaan dan pembangunan huntap dilaksanakan.
Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulteng sebagai tulang punggung dalam penyediaan dan pembangunan huntap Sulteng, masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala yang paling kerap mengemuka adalah soal lahan yang sebagian di antaranya masih berstatus belum clean and clear.
Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulteng Erpika dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK Zulfahmi dalam diskusi panjang bersama Relawan Pasigala Moh Raslin di kantor Satker Penyediaan Perumahan Jl Ramba Kelurahan Birobuli Selatan Kota Palu membahas berbagai kendala terkait penyediaan dan penyiapan lahan yg masih di klaim warga Tondo Kota Palu.
PPK Zulfahmi menuturkan pihak Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulteng sangat berhati-hati terkait dengan lahan yang dipandang status hukumnya belum bebas dari semua halangan. Ini terkait dengan komitmen yang telah disepakati Pemerintah Indonesia (cq. Kementrian PUPR) kepada Bank Dunia sebagai lembaga yang memberi pinjaman untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulteng.
Sebagai lembaga pemberi pinjaman, kata PPK Zulfahmi, Bank Dunia tentu tidaklah memberikannya begitu saja. Negara peminjam tidak bisa menggunakan dana pinjaman sesukanya. Bank Dunia menetapkan aturan harus memenuhi dan mematuhi sejumlah syarat dan ketentuan, katanya.
Dalam dialog eksklusif berlangsung humanis bersama Kasatker Penyediaan Perumahan dan PPK serta Aktivis Penyintas Moh Raslin, Kamis 15 Juni 2023 membahas berbagai solusi yang diterapkan untuk percepatan, salah satunya terkait dengan masalah lahan pembangunan huntap 2B Tondo yang masih di klaim warga.
Moh Raslin mengungkapkan, diketahui sebanyak 535 unit Huntap di Kelurahan Petobo Kota Palu yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya saat ini on progres bahkan panel panelnya pun sudah selesai di produksi tinggal menunggu proses clean and clear lahan. Namun, pihak BP2P Sulteng tetap optimis untuk menyelesaikan Hunian Tetap untuk warga Petobo sebelum Desember 2024 nanti jika permasalahan lahan segera dituntaskan.
Begitu pula, katanya, halnya di lokasi Huntap Tondo 2 yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya sebanyak 1.005 unit ditengarai lahan masih di klaim warga, sehingga hal tersebut menghambat proses percepatan Pembangunan Hunian Tetap.
Sementara itu, lanjutnya, untuk pembangunan Huntap Talise yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita Karya juga on progres.
“Saya berharap kepada Kontraktor Pelaksana yg mengerjakan Infrastruktur Permukiman Huntap Talise yakni PT Apasko Karaga KSO agar kiranya memacu progres pekerjaan pembuatan tapak agar Pembangunan Huntap 2C dan 2D Talise dpt mengejar target.
Begitu pula, tegasnya, dengan PT Bumi Karsa yang menyiapkan Infrastruktur Kawasan Permukiman Huntap Tondo 2 diharapkan segera memacu penyiapan tapak diluar lahan yang tidak di klaim warga agar Kontraktor Pelaksana PT Adhi Karya bisa mengejar progres keterlambatan.
Secara spesifik, CSRRP bertujuan untuk merekonstruksi dan memperkuat fasilitas publik dan perumahan yang lebih aman di daerah yang terdampak bencana. Proyek inipun dirancang untuk meningkatkan kapasitas mitra pemerintah dan pelaksana agar bisa menjamin mutu praktik konstruksi dan pemenuhan standar, bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
Bank Dunia menetapkan aturan, untuk setiap proyek yang mereka biayai, setiap negara mewajibkan untuk tunduk pada Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial ESF (Environmental and Social Framework), tegas PPK Zulfahmi. (***)
