“Harga gas elpiji itu relatif normal karena penyebaran dari gas elpiji 3 Kg itu sendiri diyakini sudah tepat sasaran ke masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pemerintah Kota Palu terus memantau,” ujarnya.
“Yang menyebabkan bergejolaknya harga tabung gas 3 Kg itu dikarenakan ketidaktepatan sasaran. Tapi Alhamdulillah dengan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan terkait dengan pembagian gas ke seluruh pangkalan yang memastikan bahwa penerima gas 3 Kg itu adalah masyarakat kita yang masuk dalam DTKS atau masyarakat yang ekonomi agak berat. Karena itu merupakan subsidi pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu,” jelasnya lagi.
Pemerintah Kota Palu, katanya, terus melakukan upaya agar jumlah penyalur atau pangkalan gas yang ada di masing-masing kelurahan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga, ujarnya, jangan sampai jumlah pangkalan di kelurahan itu over yang mengakibatkan suplai barang berlebih, namun pembelinya tidak ada.
“Akhirnya seharusnya itu untuk DTKS, dia jual lepas. Kalau sudah dia jual lepas, akhirnya harganya bermain di Rp35 ribu hingga Rp45 ribu. Seharusnya itu bukan untuk masyarakat yang mampu, namun untuk yang tidak mampu. Sehingga harganya harusnya bermain di Rp18 ribu hingga Rp20 ribu toleransi. Kalau sudah naik dari itu dianggap tidak wajar. Maka kita terus lakukan pemantauan dan operasi,” tandasnya. (***)
