Parigi,VoxNusantara.com- Terkait keberadaan tambang yang di kelola oleh 3 koperasi di Desa Buranga kecamatan Ampibabo, kabupaten Parigi Moutong Parimo), masyarakat desa merasa tak terpenuhi aturan yang pernah dijanjikan oleh pihak koperasi.
Pasalnya, tambang yang ada saat itu pengelolaanya terkesan bukan untuk masyarakat, sehingga mereka merasa terzolimi, sehingga mendesak agar pemerintah untuk memberikan teguran kepada pihak koperasi.
Dadang yang menjadi ketua demo diikuti puluhan warga sekitar pukul 9.00 WITA menuntut pengelolaan tambang di desanya untuk dihentikan saja, karena tidak sesuai dengan aturan yang telah dijanjikan.
“Tuntutannya tidak sesuai dengan perjanjian. Dulu dijanjikan masyarakat dibaketkan tapi ternyata material yang dikasi ke kami tidak berisi, baru material yang dikasi itu cuman sedikit, tidak mencukupi untuk masyarakat badulang. Kadang nanti sampai jam 2 siang baru dikasi baketan, begitu jam 5 sore sudah diberhentikan kita badulang, sementara perjanjian dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore sudah dibaketkan masyarakat bagi yang mendulang. Faktax bukan seperti itu, apalagi material yang dikasi itu sampai dua hari kita mendulang tidak mendapat hasil, tidak berisi, jadi disini kita sebagai warga kesal. Kayanya mereka dibohongi, apa keputusan pemerintah desa bersama koprasi tidak sesuai dengan fakta yang dilapangan,” jelas Dadang melalui pesan singkat di WhatsApp, Jumat (7/2/2025).
Sementara itu, Ketua BPD Buranga, Muh Rizal mengatakan jika koperasi berjalan optimal tidak seperti ini kejadiannya, apalagi tidak dilibatkan masyarakat.
Makanya,kata dia, jangan heran warga pada mengamuk. “Masuk di lokasi tambang saja warga dilarang bawa handphone. Apa masalahnya privasi mereka dilarang, ” jelas Rizal.
Lanjut Rizal, demo digelar itu awalnya pagi tadi, dimana warga mendatangi dirinya pas lagi sedang berada di rumah. Ia kaget kedatangan warga sekitar 30 orang menyampaikan jika mereka akan demo.
Maka saat itu, pihaknya menghubungi aparat keamanan untuk melakukan pengamanan atas demo yang dilakukan warga di lokasi tambang untuk menjaga hal yang tidak diinginkan terjadi.
“Sebenarnya aturan koperasi itu jika berjalan sesuai fungsinya, koperasi tidak bakalan seperti ini kejadiannya” papar Rizal.
Sementara, Kadis Koperasi dan UMKM Parimo, Sofiana mengatakan jika ketua BPD sudah menyampaikannya sehingga besok ( Sabtu. Red) bakal digelar musyawarah menghadirkan pihak koperasi. “Insya Allah besok baru dibicarakan di rapat,” jelas Kadis saat di konfirmasi melalui via telepon, Jumat (6/2/2025). **
