Palu, VoxNusantara,- Acara peluncuran Program Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis menandai langkah konkret pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, didampingi Wakil Menteri Ir. Ahmad Riza Patria, M.B.A, dan Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, M.Si. Acara berlangsung di Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu, Kamis (22/5/2025).
Lebih dari lima ribu kepala desa, lurah, camat, dan para pemangku kepentingan desa dari seluruh Sulawesi Tengah turut hadir, memperlihatkan betapa strategisnya momen ini dalam mendorong gerakan pemberdayaan desa secara nasional.
Kehadiran tokoh lintas kementerian dan lembaga menegaskan bahwa ini bukan sekadar seremoni, melainkan tonggak penting pembangunan berbasis desa.
Dalam sambutannya, Menteri Yandri menekankan bahwa koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis dalam membangun kemandirian desa. Program ini, menurutnya, merupakan amanah langsung Presiden Republik Indonesia.
“Uang negara harus dikelola oleh warga desa, bukan hanya segelintir pihak,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa koperasi ini bukan sekadar program bantuan, melainkan sebuah gerakan besar menumbuhkan kekuatan ekonomi rakyat dari akar rumput.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, turut menyuarakan semangat yang sama. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi nelayan lokal dan pentingnya langkah konkret untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada masyarakat. Ia menekankan perlunya pemerintahan desa yang religius, gotong royong, dan berpihak kepada rakyat.
“Kita harus bersatu membangun Sulawesi Tengah Baru yang lebih kuat dan sejahtera,” ajaknya kepada para kepala desa.
Menteri Yandri juga mendorong percepatan legalisasi koperasi melalui akta notaris. Ia menyebut bahwa dana desa dapat digunakan untuk pembiayaan notaris sebesar Rp2,5 juta, selama tidak tumpang tindih dengan bantuan provinsi atau kabupaten. Setelah itu, koperasi wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan status hukum resmi.
Dalam kesempatan yang sama, program makan bergizi gratis juga menjadi fokus perhatian. Program ini menyasar pertumbuhan anak-anak di desa sekaligus mendukung upaya nasional memberantas kemiskinan dan stunting. Pemerintah pusat melalui lintas kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Pertanian, Koperasi, dan Keuangan telah berkolaborasi untuk menjamin program ini berjalan optimal di lapangan.
Gema semangat dari kegiatan ini membawa harapan baru bahwa desa akan menjadi pusat pergerakan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan seluruh proses pembentukan dan legalisasi koperasi rampung pada akhir Juni 2025, agar pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025, koperasi-koperasi ini sudah dapat beroperasi.
Presiden Republik Indonesia direncanakan meresmikan peluncuran nasional koperasi Merah Putih pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Melalui gerakan koperasi ini, pemerintah berharap tidak lagi terjadi ketimpangan antara kota dan desa. Dengan lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, dan mayoritas penduduk tinggal di desa, pemberdayaan ekonomi desa menjadi keniscayaan. Menteri Yandri mengingatkan pentingnya peran kepala desa dalam pembangunan nasional.
“Jangan pernah kecilkan peran kepala desa, karena dari desa, lahir pemimpin bangsa. Gubernur pun bisa berasal dari desa,” ujarnya memberi semangat.
Kegiatan ini membuktikan bahwa kekuatan bangsa berawal dari kekuatan desa. Dengan keberanian untuk bergerak dan komitmen untuk memberdayakan, desa bukan lagi pelengkap pembangunan nasional, melainkan menjadi poros utama masa depan Indonesia.*
Sumber: Tim Media BERANI
