Palu, VoxNusantara,- Lonjakan drastis kasus malaria di Kabupaten Parigi Moutong mendorong Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.Pk, M.Kes menerima audiensi Direktorat Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, Jumat (12/9/2025).
Pertemuan tersebut difokuskan pada penanganan Status Siaga Darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria yang kini melanda wilayah itu.
Dalam pertemuan di ruang kerja Wakil Gubernur, perwakilan Direktorat Penyakit Menular Kemenkes RI, Ze Eza Yulia Pearlovie, mengingatkan bahwa peningkatan kasus malaria tidak boleh dianggap remeh.
“Status KLB Malaria tidak bisa dianggap enteng. Terjadi lonjakan kasus yang sangat signifikan di tahun 2025,” tegas Eza Yulia.
Menurut data, Kabupaten Parigi Moutong yang pada 2024 berstatus Eliminasi Malaria, kini menghadapi peningkatan kasus hingga 75 persen sejak awal 2025. Lonjakan tertinggi tercatat di Puskesmas Moutong, Desa Lobu, Kecamatan Moutong dengan 126 kasus.
Eza menambahkan, bekas lahan pertambangan yang meninggalkan genangan air diduga menjadi salah satu penyebab berkembangnya jentik nyamuk malaria. Ia pun mendorong upaya deteksi dini melalui Rapid Diagnostic Test (RDT) untuk memutus rantai penularan.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur menyatakan segera mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengantisipasi penyebaran kasus. Selain itu, Gubernur juga akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh kabupaten/kota agar melakukan pencegahan sejak dini.
“Pencegahan dan pengendalian harus segera dilakukan agar lonjakan kasus tidak meluas ke daerah lain,” ujar Wagub.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulteng bersama Dinas Kesehatan akan menggelar pertemuan daring dengan puskesmas dan pemangku kepentingan di Parigi Moutong guna memperkuat koordinasi. Sosialisasi bahaya malaria juga akan digencarkan kepada masyarakat, mengingat penyakit ini dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian.
Pertemuan itu turut dihadiri Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Wayan Apriani, SKM; Kabid Rehab dan Rekon BPBD Sulteng, Moh. Arif Budiman, SE.MM; serta perwakilan dari BPKAD, Dinas PMD, dan Inspektorat Provinsi.
Sumber: Biro Adpim Setdaprov Sulteng
