Palu, VoxNusantara,- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palu, Kolonel Laut (P) Marthinus Sir, beserta rombongan, Rabu (11/6/2025), di ruang kerjanya.
Pertemuan ini membahas penguatan sinergi antara Pemprov Sulteng dan TNI AL dalam melindungi wilayah pesisir dari maraknya praktik illegal fishing, khususnya pengeboman ikan di Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar menyampaikan keprihatinan atas kerusakan ekosistem laut yang semakin parah akibat aktivitas ilegal tersebut.
“Di beberapa titik, hanya 20 meter dari bibir pantai sudah ditemukan ikan. Tapi kalau dibom terus, semuanya rusak. Kita harus hentikan,” tegas Gubernur.

Ia menyatakan kesiapan Pemprov Sulteng untuk menanggung biaya operasional patroli laut dan mendukung kerja sama strategis dengan Lanal Palu, sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat kehadiran negara di laut—terutama di kawasan rawan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Waktu kampanye, keluhan soal pengeboman ikan sangat kuat disuarakan masyarakat Parigi Moutong. Sekarang saatnya kita jawab dengan tindakan nyata,” tambah Anwar.
Sementara itu, Kolonel Marthinus menyambut baik komitmen tersebut. Menurutnya, pengawasan laut tidak bisa dilakukan sepihak, tetapi membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan keterlibatan aktif masyarakat.
“Kami siap bersinergi. Perlindungan laut adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya TNI AL,” ujar Danlanal Palu.
Sebagai bentuk konkret, Gubernur Anwar Hafid mengusulkan agar segera disusun Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sulteng dan Lanal Palu sebagai dasar kerja sama operasional, termasuk patroli laut dan edukasi bagi masyarakat pesisir.
Kabupaten Parigi Moutong akan menjadi pilot project dari inisiatif ini, mengingat kerawanannya yang tinggi sekaligus potensi lautnya yang luar biasa.
“Kalau kita bisa jaga laut kita, bukan hanya ekosistem yang selamat, tapi juga kesejahteraan nelayan akan meningkat. Ini bukan semata soal pengawasan, tapi soal keberlanjutan hidup bersama,” tutup Gubernur Anwar Hafid. ***
Sumber: Biro AdPim Pemprov Sulteng