Palu, VoxNusantara,- Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan komitmen kuat untuk memberantas praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayahnya, terutama di Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam sambutannya saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Senin (2/6/2025), Anwar menginstruksikan agar pemberantasan tambang ilegal menjadi prioritas utama dalam program 100 hari kerja kepala daerah baru.
Gubernur menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi lingkungan, khususnya pencemaran air sungai yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian dan kehidupan warga.
“Saya minta kepada Bupati Parigi Moutong untuk menjadikan prioritas pertama, kerja utama. Bagaimana kita memberikan perlindungan sebesar-besarnya kepada petani kita atas tercemarnya air-air sungai yang menyebabkan pengairan dan sebagainya menjadi merah,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap memberikan dukungan penuh dalam penanganan tambang ilegal, termasuk dukungan kebijakan, koordinasi lintas sektor, hingga bantuan operasional.
“Insya Allah apapun kebutuhannya Pak Bupati akan kami support, sehingga kegiatan penambangan ilegal ini bisa segera berakhir, sehingga pertanian kita bisa lebih maju di masa yang akan datang,” katanya optimistis.
Tak hanya itu, Gubernur menekankan bahwa meskipun kewenangan perizinan tambang kini berada di pemerintah pusat, kepala daerah tetap memegang peran penting sebagai pengawas utama di wilayahnya.
“Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kalau untuk melindungi masyarakat kita, saya minta para Bupati, Wali Kota untuk tegas terhadap setiap apa yang menjadi keluhan masyarakat di daerah,” tegasnya.
Anwar pun mencontohkan keberanian Bupati Sigi yang telah menutup tambang ilegal di kawasan Lindu sebagai praktik nyata yang patut ditiru.
“Saya juga berharap apa yang dilakukan oleh Bupati Sigi dengan menutup kegiatan pertambangan ilegal di Lindu itu bisa menjadi salah satu contoh,” katanya. Ia berharap semangat serupa bisa mendorong tindakan nyata di daerah lain.
Menutup pernyataannya, Gubernur menyampaikan harapannya agar agenda pemberantasan PETI tidak sekadar menjadi formalitas dalam dokumen rencana kerja, melainkan benar-benar terealisasi dan membawa dampak positif bagi masyarakat.
“Saya sangat berharap Pak Bupati menjadikan ini menjadi program 100 hari kerja. Insya Allah saya yakin, dengan kepemimpinan Pak Irwin Burase dan Pak Sahid, 100 hari kerja ke depan, Parimo bebas PETI,” pungkas Anwar Hafid. *
Sumber: Tim Media BERANI
