Palu,VoxNusantara.com- Mantan Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) era pemerintahan Rusdy Matura, Erwin menduga ada keterlibatan aktor di balik pertambangan emas rakyat di Buranga dan Kayu Boko, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Ia menengarai ada pihak-pihak yang bermain mengatasnamakan masyarakat untuk meraup keuntungan besar di dua lokasi pertambangan emas itu.
“Ada aktor yang berperan sangat krusial dalam pertambangan emas ini, tetapi tidak melibatkan rakyat secara penuh sebagai pemilik lahan. Bahkan, ada dugaan oknum inilah yang mengakomodir pembentukan 27 koperasi usaha rakyat dengan menunjuk satu konsultan UPL dan UKL yang saat ini masih diproses di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng,” kata Erwin, Selasa (18/3/2025) di Palu.
Ia menambahkan, pertambangan rakyat di Parigi Moutong kini dipenuhi ‘pemain impor’ atau pihak luar Sulawesi Tengah. Sementara masyarakat setempat justru menjadi penonton, meskipun mereka memiliki modal dan lahan.
“Saya yakin dan percaya, ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Parigi Moutong oleh Kementerian ESDM, tentu ada yang mengurusnya. Pastinya, ada pihak yang punya kepentingan dan akan mengambil keuntungan besar dengan mengabaikan hak-hak rakyat,” tegasnya.
Untuk itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan masyarakat sebagai tameng, sementara di baliknya ada pemodal dan penguasa yang seenaknya membagi-bagi lahan rakyat atas nama koperasi.
“Jika ini tidak diurus dengan baik, pertambangan rakyat di Parigi Moutong bisa menjadi bom waktu yang memicu konflik kepentingan antar kelompok,” ujarnya.
Ia mengaku terus memantau pergerakan aktor yang diduga memainkan peran dalam pertambangan tersebut. “Aktor ini adalah orang yang paham kondisi Sulteng dan menetap di sini. Ia sering bolak-balik Jakarta-Palu,” ungkapnya.
Olehnya itu, Erwin meminta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP agar berhati-hati dalam menerbitkan izin pendukung terkait pertambangan emas di Parigi Moutong.
“Karena di dinas-dinas ini rawan terjadi transaksi kepentingan antara oknum dengan pelaku usaha,” katanya.
Ia berharap Sulawesi Tengah tidak menjadi ladang eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami khawatir daerah ini dikuasai oleh segelintir orang. Sumber daya Sulteng harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu,” imbau Erwin.**
