Morowali Utara, VoxNusantara,- Desa Malino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, dilanda banjir bandang sejak Selasa hingga Rabu (19–20/8/2025). Peristiwa ini diduga kuat dipicu aktivitas pertambangan di hulu yang merusak keseimbangan lingkungan.
Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah, Ajenkris, SE, MM, menyebut banjir tersebut kemungkinan besar terjadi akibat aktivitas tambang milik PT Bumanik.
“Ini diduga diakibatkan tambang di hulu oleh pemegang IUP PT Bumanik, sehingga banjir bandang melanda perkampungan Desa Malino, Petasia Timur, Morut,” kata Ajenkris kepada media ini melalui aplikasi WhatsApp, Rabu sore (20/8/2025).
Ia menambahkan, Gubernur Sulteng Anwar Hafid telah memerintahkan agar manajemen PT Bumanik menghentikan seluruh aktivitas sebelum mengambil langkah konkret untuk mengatasi dampak banjir serta mengganti kerugian warga.
“Untuk sementara perusahaan tidak boleh beroperasi sebelum membuat saluran dan gorong-gorong sesuai arahan Bapak Gubernur Anwar Hafid. Hal ini akan dipantau langsung oleh Kacabdis ESDM wilayah Morowali dan Morut,” ujar Ajenkris.
Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid meninjau langsung lokasi banjir bandang pada Rabu pagi (20/8/2025). Di hadapan warga, ia dengan tegas memerintahkan penghentian seluruh aktivitas tambang hingga perusahaan bertanggung jawab atas kerugian masyarakat.
“Semua aktivitas tambang saya minta dihentikan sampai perusahaan benar-benar bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Jangan sampai masyarakat yang menanggung kerugian,” tegas Anwar.
Menurut laporan warga, banjir bandang bermula dari jebolnya jalan hauling milik PT Bumanik di sekitar Jembatan 6 yang tak mampu menahan derasnya aliran hujan. Luapan air bercampur lumpur menghantam permukiman, merendam jalan utama desa, dan merusak rumah warga. Beberapa rumah, termasuk milik Kepala Dusun I dan sejumlah kos-kosan, bahkan hanyut terbawa arus.
Gubernur menekankan masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban akibat aktivitas tambang yang abai terhadap kelestarian lingkungan. Ia memastikan pemerintah provinsi bersama BPBD dan aparat setempat turun langsung menangani kondisi darurat sekaligus mengawal agar perusahaan tidak lari dari tanggung jawab.
“Kerugian masyarakat ini harus segera diselesaikan. Saya bicara langsung, bukan lagi masyarakat. Perusahaan harus hadir dan bertanggung jawab,” ujar Anwar Hafid.
Selain itu, ia juga meminta seluruh aparat desa, camat, dan relawan segera bergerak membantu warga terdampak, termasuk membuka kembali akses jalan serta memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. *
Sumber: Biro AdPim Pemprov Sulteng
