PALU,VOXNUSANTARA- Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) diminta untuk mengambil langkah serius dalam mengusut dugaan penyalahgunaan dana Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik terkait penurunan stunting di wilayah Sulteng. Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako (Untad) menjadi sorotan intens, setelah muncul berbagai indikasi bahwa diduga dana tersebut tidak tepat sasaran.
Kasus ini menjadi semakin menarik perhatian setelah Presiden Joko Widodo secara publik menyatakan kekecewaannya terhadap penggunaan dana penurunan stunting di Indonesia yang belum efektif. Presiden Jokowi menekankan bahwa aparat penegak hukum di seluruh negeri harus mengambil langkah tegas untuk mencegah penyalahgunaan dana negara.
Program penurunan stunting di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, telah menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, banyak Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah tersebut menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan LPPM Untad dalam pelaksanaan KKN Tematik terkait penurunan stunting.
Namun, hasil investigasi yang dilakukan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi dana yang dialokasikan dan efektivitas penanganan stunting. Diperkirakan hanya kurang dari 15% dari total dana PKS yang digunakan untuk penanganan stunting, seperti pembelian susu, telur, dan bubur kacang hijau.
Selebihnya diduga dinikmati oleh oknum-oknum yang menangani program tersebut, baik digunakan dengan embel-embel dana koordinasi di hotel-hotel, digunakan perjalanan bolak balik dari Palu ke lokasi KKN maupun alokasi lainnya.
