Sulteng,VoxNusantara.com- Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Regional Sulawesi Tengah (Sulteng) Dadi Muradi mengatakan bahwa sesuai UU No 38 Tahun 2004 yang sudah menjadi UU No 2 Tahun 2022 tentang jalan mengatur jalur khusus untuk pengguna jalan diluar kepentingan umum, maka pihaknya sangat berterimakasih kepada Gubernur Sulteng, Dr. Anwar Hafid,.M,Si.
“Kami sangat berterima kasih dan sangat mendukung apa yang di sampaikan oleh gubernur dan keinginan kita memang seperti itu,” kata Dadi kepada media ini, Sabtu (8/3/2025) kemarin.
Dadi menjelaskan, di beberapa tempat seperti di Morowali beberapa perusahaan sudah melaksanakan apa yang di sampaikan bapak Gubernur. “Kalau kita mengacu ke Permen PU No 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian – bagian jalan, setiap perusahaan tambang harus mendapat ijin dispensasi ke Kementerian PU kalau melalui Jalan Nasional,” katanya.
Namun, lanjut Dadi, masih banyak yang belum melaksanakan, khusus di Watusampu. “Kita (BPJN Sulteng) sudah ad MoU dengan walikota dan pihak tambang untuk melakukan perbaikan dan perkuatan dengan menggunakan rigid beton untuk jalan nasional. Mudah – mudahan setelah lebaran Idul Fitri 1446 H segera di mulai,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menggelar audiensi dengan UPT Balai Kementerian PUPR di ruang kerjanya, Jumat (7/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah, termasuk proyek irigasi, perbaikan jalan nasional, dan penyelesaian infrastruktur strategis lainnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama Gubernur adalah kondisi jalan nasional di beberapa wilayah, seperti di Watusampu dan sekitarnya, yang mengalami kerusakan parah akibat lalu lintas kendaraan berat dari industri tambang. Ia menegaskan bahwa perusahaan tambang harus ikut bertanggung jawab dalam menjaga infrastruktur jalan.
“Kalau mereka memakai jalan nasional, harus ada kontribusi dalam peningkatan kapasitas jalan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Gubernur mengusulkan solusi berupa pembangunan flyover khusus bagi kendaraan tambang agar tidak merusak jalan utama yang digunakan masyarakat.
“Kita tawarkan solusi, misalnya satu flyover besar yang bisa digunakan bersama oleh perusahaan tambang. Ini lebih baik daripada jalan nasional terus-menerus rusak,” ungkapnya.
Selain permasalahan jalan, Gubernur Anwar Hafid juga menyoroti pemangkasan anggaran infrastruktur secara nasional yang berdampak pada proyek-proyek di Sulawesi Tengah. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.
“Revisi anggaran bukan berarti memotong dana pembangunan. Kita harus memastikan proyek-proyek prioritas tetap berjalan,” katanya.
Tak hanya itu, Gubernur juga mengajukan usulan pembangunan waduk di Parigi dan Banggai. Menurutnya, keberadaan waduk ini sangat penting untuk mengatasi masalah pengairan serta mengurangi risiko banjir yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
“Kalau kita bikin waduk, selain membantu irigasi, juga bisa mengurangi risiko banjir. Ini langkah strategis yang harus kita dorong,” ujar Anwar Hafid.
Sebagai langkah konkret, Anwar Hafid berencana mengadakan rapat koordinasi berkala setiap tiga hingga enam bulan sekali untuk memantau progres pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal usulan daerah hingga ke tingkat pusat.
“Saya akan dorong langsung ke Menteri PUPR dan Menko, agar Sulawesi Tengah mendapatkan porsi anggaran yang layak untuk pembangunan,” tutupnya.**
Penulis: Yohanes
