Palu, VoxNusantara,- Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025). Kunjungan ini bertujuan mengawasi pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tengah.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Dede Yusuf, serta anggota lintas fraksi seperti Longki Djanggola, Giri Ramanda, Shyntia Sandra Kusuma, dan lainnya. Gubernur didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, bersama para bupati, wakil bupati, dan pejabat daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Sulteng, termasuk kepala-kepala BUMD.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menyebut pertemuan ini sebagai momen istimewa karena merupakan kunjungan DPR RI pertama sejak ia menjabat. Ia menegaskan pentingnya pelayanan terbaik kepada anggota dewan yang datang ke daerah, mengingat mereka menjadi jembatan antara daerah dan pusat.
Ia kemudian memaparkan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulteng seperti Berani Cerdas dan Berani Sehat yang dibiayai melalui efisiensi anggaran, tanpa menambah beban fiskal. Program ini telah menggratiskan pendidikan SMA/SMK/SLB negeri dan mencakup 80 persen warga Sulteng dalam Universal Health Coverage (UHC).
Terkait infrastruktur dasar, Anwar mengungkapkan masih ada 89 desa belum tersambung listrik dan 606 desa tanpa akses telekomunikasi. Melalui program Berani Menyala, pemerintah menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh.
Di sektor ekonomi, Gubernur menekankan penguatan pertanian dan perikanan lewat Brigade Pertanian dan bantuan alat tangkap. Ia juga menyinggung urgensi kebijakan satu harga bahan pokok, mengingat harga LPG di beberapa wilayah bisa mencapai Rp70.000, jauh di atas HET Rp20.000.
Anwar turut memaparkan upaya penyelesaian konflik agraria dengan membentuk Satgas Khusus tingkat provinsi, serta mendorong reformasi birokrasi lewat pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional BKN untuk mempercepat pengisian jabatan kosong.
Sebagai penutup, Gubernur mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan inklusif berbasis nilai religius dan kearifan lokal. Ia menyebut kebijakan penghentian aktivitas saat waktu salat sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya spiritual masyarakat Sulteng.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pentingnya peran BLUD dan BUMD dalam menopang fiskal daerah. Ia mengingatkan bahwa refocusing anggaran pusat berdampak besar bagi daerah dengan PAD rendah, sehingga BUMD harus menjadi penggerak ekonomi.
Rifky menyoroti kondisi lebih dari 70 persen BUMD di Sulteng yang tidak sehat, akibat kurangnya diversifikasi usaha dan struktur pembiayaan yang lemah. Ia menyebut bahkan sektor jasa air belum tergarap optimal dan perlu intervensi Kemendagri untuk pembinaan atau pembubaran bila perlu.
Ia menambahkan bahwa Komisi II tengah mendorong lahirnya regulasi baru berupa Permendagri tentang pembinaan BUMD, guna memastikan pengelolaan profesional dan lepas dari kepentingan politik.
“Pertanyaannya, bisakah mereka bertransformasi dari tokoh politik menjadi manajer yang profesional dan profitable?” pungkasnya. *
Sumber: Biro AdPim Pemprov Sulteng/ Tim Media BERANI
