Palu,voxnusantara.com- Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Rusdi Mastura mengikuti Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Data Alokasi Transfer Anggaran ke Daerah tahun 2023 secara virtual. Bertempat di ruang kerja Gubernur, Kamis (1/12/2022).
Penyerahan DIPA dan Buku Data Alokasi Transfer Anggaran Ke- Daerah Tahun 2023 tersebut dihadiri Presiden RI Ir. Joko Widodo secara langsung.
Dalam laporannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan bahwa penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Data Alokasi Transfer Anggaran ke Daerah Tahun 2023 merupakan simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.
Tahun 2023 adalah tahun ke empat Kabinet Indonesia Maju, dimana ditahun ke tiga tahun pertama Indonesia dan seluruh dunia dihadapkan pada tantangan Pandemi Covid-19 yang memiliki dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat dan perekonomian.
“Alhamdulillah, Indonesia dapat menangani Pandemi dan mengelola dampak dengan sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain,” paparnya.
Perekonomian Indonesia saat ini masih di dalam tren pemulihan positif yang tumbuh cukup kuat yaitu tumbuh di atas 5 persen selama 5 triwulan berturut-turut, bahkan pada triwulan ketiga mencapai 5,72 persen year on year.
Inflasi di Indonesia relatif moderat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, yakni pada level 5,71 persen pada bulan Oktober 2022 turun dari 5,99 persen pada bulan September 2022.
APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi namun, pada saat yang sama perlu meningkatkan kewaspadaan didalam merespon gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.
Belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp 3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp 814,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.463,0 triliun.
“Kami berharap agar DIPA kementrian, lembaga dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2023 dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat dan juga perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” jelas Menkeu.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.
“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” ucap Presiden RI Jokowi mengawali sambutannya.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa APBN 2023 difokuskan kepada enam hal, yakni, Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta kepada jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas dan memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM,” jelas beliau pada kesempatan itu.
Hadir pada kegaiatan ini, Ketua dan Wakil Ketua Kementrian/Lembaga, Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. (***)
