Palu, VoxNusantara,- Senja baru saja bergeser, ratusan mahasiswa sudah berkumpul di halaman Masjid Al-Mujahidin, kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, bukan untuk berorasi panjang, melainkan berdialog langsung dengan orang nomor satu di Sulteng: Dr. H. Anwar Hafid, Senin (3/11/2025).
Pertemuan antara Gubernur Anwar Hafid dan Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah (FMPST) itu berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis. Tak ada jarak kaku antara mahasiswa dan pejabat daerah malam itu. Kritik mengalir, tetapi juga apresiasi terhadap langkah-langkah pemerintah yang dinilai progresif di tengah berbagai tantangan pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan sosial.
“Kami datang membawa kegelisahan rakyat, Pak Gubernur,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dengan nada tegas. “Masih banyak konflik agraria belum tuntas, tata kelola sumber daya belum berpihak pada masyarakat lokal, dan program sosial belum menyentuh semua lapisan.”
Gubernur Anwar Hafid menanggapinya dengan tenang dan penuh perhatian. Ia menyebut, aspirasi mahasiswa adalah bahan bakar moral bagi pemerintah untuk terus berbenah.
“Kritik adalah energi pembangunan. Saya berterima kasih atas perhatian dan keberanian teman-teman mahasiswa menyuarakan hal-hal penting ini. Pemerintah daerah selalu terbuka terhadap masukan yang konstruktif,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov Sulteng telah membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria, yang bekerja memfasilitasi persoalan lahan secara musyawarah, melibatkan berbagai unsur masyarakat. Satgas ini menjadi langkah konkret untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat kecil.
Selain agraria, isu tata kelola sumber daya alam juga mengemuka. Gubernur Anwar menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum dan instansi teknis, untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan dan pengelolaan sumber daya berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan daerah.
“Kami ingin pengelolaan sumber daya di Sulawesi Tengah tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Gubernur juga menyinggung perjuangan pemerintah daerah dalam mendorong formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil. Menurutnya, sudah saatnya daerah penghasil memperoleh porsi yang proporsional dari sumber daya yang dikelola.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI agar Sulteng tidak lagi sekadar jadi penonton. Kekayaan alam kita harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dialog yang berlangsung hampir dua jam itu diakhiri dengan komitmen bersama: pemerintah dan mahasiswa akan terus membuka ruang komunikasi, membangun kolaborasi, dan memperjuangkan tata kelola sumber daya yang berkeadilan serta pembangunan yang berkelanjutan.
Menjelang akhir pertemuan, suasana menjadi cair. Beberapa mahasiswa menyalami Gubernur sambil menyampaikan pesan singkat: “Jangan lelah mendengar suara rakyat, Pak.”
Gubernur tersenyum dan menjawab pelan, “Tidak akan. Karena dari suara rakyatlah kita belajar untuk melangkah lebih benar.” *
Sumber: Biro AdPim Pemprov Sulteng
