Palu, VoxNusantara,- Keberadaan adat di Tanah Kaili sangat dihargai dan patut kita jaga bersama. Sebagaimana amanah UUD 1945, Pasal 18 b ayat 2, yang bunyinya Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoensia. Adat menjadi kekuatan kita dalam menjaga keseimbangan alam.
Tentunya rencana pelaksanaan kegiatan adat di wilayah tambang Poboya, merupakan salah satu tradisi adat yang harus kita dukung, kita jaga, kita hargai dan kita lestarikan bersama. Mengingat Adat Kaili adalah salah satu adat istiadat yang berkembang di masyarakat suku Kaili yang sebagian besar berada di Provinsi Sulawesi Tengah.
Keberadaan adat ini mengatur banyak aspek kehidupan, baik dalam kehidupan sosial, budaya, maupun spiritual masyarakatnya. secara keseluruhan adat Kaili berfokus pada kehormatan, tanggung jawab sosial dan menjaga ketertiban masyarakat.
“Saya berharap ritual adat yang akan dilaksanakan di wilayah tambang Poboya dapat berjalan dengan baik dan tetap menjaga marwah adat dan menjaga keseimbangan antara tradisi, keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujar DR. Drs.Timudin DG Mangera Bauwo,M.Si, sebagai Wakil Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah dan Wakil Ketua I Dewan Adat Kota Palu.
Pada kesempatan ini, Doktor Timuddin menegaskan sangat penting bagi kita masyarakat dan menjaga kelestarian nilai-nilai Budaya dalam keseimbangan sosial di masyarakat.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Mehdiantara Datupalinge, salah satu tokoh muda pemerhati budaya dan adat Kota Palu.
“Adat mengatur seluruh aspek kehidupan, masyarakat baik dalam kehidupan sosial, budaya, maupun spiritual. Terutama adat suku Kaili yang berfokus pada kehormatan, tanggung jawab sosial, dan menjaga ketertiban masyarakat,” ungkap Mehdiantara Datupalinge.
Pelaksanaan adat yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip ini akan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan merusak hubungan sosial yang sudah terbina dalam masyarakat.
“Oleh karena itu, menjaga Marwah adat dalam pelaksanaan ritual adat sangat penting sebagai penyeimbang antara tradisi, keamanan dan kenyamanan masyarakat luas,” tandasnya.
Dalam konteks adat Kaili, yang merupakan adat budaya suku Kaili di Sulawesi Tengah, banyak aspek yang berperan penting dalam menjaga kelestarian nilai-nilai budaya serta keseimbangan sosial di masyarakat. Namun, seperti halnya adat lainnya, pelaksanaan adat yang tidak memperhatikan keharmonisan masyarakat bisa menimbulkan dampak negatif di Tengah Masyarakat.
“Sampai saat ini saya menilai bahwa pelaksanaan tradisi, penerapan adat dan budaya di Kota Palu masih berjalan dengan baik, tentunya ini juga menjadi perhatian bersama bagi pemangku adat di Tengah Masyarakat, bahwa menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat sangat penting seperti halnya budaya suku kaili yang menjunjung tinggi kasintuvu di Tengah Masyarakat,” jelasnya.
Hal lain juga yang patut menjadi perhatian bagi kita semua bahwa dalam pelaksanaan tradisi adat dan budaya harus dengan benar memperhatikan aspek keadatan yang sesuai dengan norma norma adat.
“nemo ledo nturona ni potubona ” hal ini harus dijaga Bersama seluruh komponen dan elemen adat dan pemerhati budaya agar budaya suku kaili dapat terus dilestarikan dengan murni. Dan hal lainnya juga yang menjadi perhatian juru kunci banua oge souraja ini adalah menjaga kenyamanan dalam bermasyarakat.
” Saya berharap pada proses pelaksanaan tradisi adat dan budaya tidak menggangu kenyamanan dalam bermasyarakat. Apalagi sampai menggangu aktifitas pekerjaan di Tengah Masyarakat. Hal ini diharapkan agar tetap menjaga Marwah adat dan budaya kita suku kaili. Dan pihak PT Citra Palu Mineral (CPM) juga turut mendukung kegiatan ritual adat ini. Hal itu terlihat dari adanya pemasangan spanduk/baliho oleh PT CPM di wilayah Poboya,” pungkasnya.
Hal itu juga dikuatkan oleh Doktor Timuddin DG Mangera Bauwo. Saat ini masalah adat sudah dilakukan dengan pendekatan Restorasi Justice, penyelesaian perkara dengan sistim pendekatan. Jadi terkait dengan masalah adat, setiap persoalan yang berkaitan adat harus diselesaikan melalui lembaga adat yang dilakukan dengan sistim bertingkat mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga ke tingkat Kabupaten/Kota dan ke tingkat Provinsi.
“Jadi apapun persoalan di masyarakat terkait adat harus diselesaikan secara damai di lembaga adat/dewan adat. Dan ini sudah kita lakukan sejak dahulu kala, riumba tanarajeje risetu langit ratande yang artinya dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Artinya siapapun yang datang di lembaga adat yang pertama harus kita jaga keamanan dan kenyamanannya supaya mereka merasa tenang dan aman. Demi mencapai satu makna strategis yaitu Masintuwu kita Maroso, Morambang kita Marisi artinya bersatu kita kuat bersama kita kokoh,” ucap Doktor Timuddin.
Penting bagi kita dalam menjaga rasa toleransi kekeluargaan dan kegotongroyongan. Tentunya leberadaan PT CPM di tanah Kaili ini patut kita jaga sepanjang pihak perusahaan melakukan hal terbaik dan tidak mengganggu wilayah ketentraman yang ada di wilayah tersebut.
“Terkait dengan kegiatan adat yang akan dilaksanakan di Poboya, saya menilai sepanjang pelaksanaanya aman dan tetap menjaga rasa persatuan kesatuan didalamnya, bagi kami tidak ada masalah. Jadi CPM silahkan bekerja dan memang kita tahu bahwa CPM mendapat restu dari pemerintah . Tetapi jangan lupa untuk melibatkan dan memprioritaskan masyarakat lokal dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah lingkar tambang. Supaya masyarakat juga naik tingkat penghasilannya dan jangan sampai terjadi benturan,” ujar Doktor Timuddin sembari menekankan kembali, Masintuvu Kita Maroso Morambanga Kita Marisi artinya Bersama Kita Kuat Bersama Kita Kokoh.
Sebagai catatan,Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah membawahi 12 kab/kota,175 kecamatan, 175 kelurahan, 1.842 desa yang harus kita bersama jaga keamanan dan kenyamanannya. *
