Palu,VoxNusantara.com– Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengecam keras tindakan somasi yang dilakukan oleh Natsir Said, pengacara tiga koperasi yang mengklaim memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Sulteng. Somasi yang ditujukan kepada media pijarsulteng.com dianggap mengabaikan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
Ketua SMSI Sulteng, Mahmud Matangara, yang diwakili Sekretaris SMSI Sulteng, Andi Atas, menegaskan bahwa pijarsulteng.com merupakan perusahaan media resmi dengan badan hukum yang sah. “Semestinya pihak pengacara Natsir Said melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan somasi. Sangat keliru jika media ini disebut sebagai media sosial,” tegas Andi Atas kepada awak media, Selasa (19/2/2025).
Verifikasi terhadap media cetak, elektronik, dan media online adalah wewenang Dewan Pers. Undang-undang memberikan mandat tersebut kepada Dewan Pers, bukan pihak lain. Pernyataan Natsir Said dalam somasinya yang menyebut pijarsulteng.com sebagai media tidak legal mendapat perhatian serius dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng dan komunitas media siber lainnya.
Pimpinan Umum pijarsulteng.com, Hafsa ST, MT, menegaskan bahwa sepanjang sebuah media online memiliki badan usaha resmi di bidang media dan komunikasi, terdaftar di OSS, serta merupakan anggota organisasi media yang sah di Indonesia, maka media tersebut memiliki legal standing.
“Dewan Pers yang berhak memverifikasi dan membimbing media, bukan pihak lain yang dengan arogan melakukan investigasi dan menuduh media online legal atau tidak,” kata Hafsa dalam pernyataan resminya yang diterima redaksi, Rabu (19/2/2025).
PWI Sulteng Tolak Somasi ke Media
Sebelumnya, pada Selasa (18/2/2025), PWI Sulteng secara tegas menolak tindakan somasi terhadap media. Wakil Ketua bidang advokasi PWI Sulteng Udin Salim SH, menegaskan bahwa mekanisme dalam UU Pers hanya mengenal tiga jalur penyelesaian sengketa pers, yakni:
1. Hak Jawab,
2. Hak Koreksi, dan
3. Pengaduan ke Dewan Pers.
“Tiga mekanisme ini harus ditempuh terlebih dahulu sesuai dengan UU Pers yang memberikan spesifikasi khusus pada profesi wartawan. Lex specialis derogat lex generalis – aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Itu prinsip hukum yang seharusnya dipahami pengacara,” ujar Udin Salim.
Sementara itu, Hafsa menegaskan bahwa tindakan somasi dari pengacara tiga koperasi Buranga bersifat arogan dan tidak menghormati kebebasan pers. “Kami telah menjalankan kerja jurnalistik di lapangan. Kami mendokumentasikan alat berat, melakukan wawancara, dan menggali informasi langsung. Jika pihak koperasi merasa dirugikan, seharusnya mereka mengikuti mekanisme UU Pers, bukan dengan somasi,” tegasnya.
Hafsa juga mengungkap bahwa pihaknya telah meminta dokumen izin resmi IPR dari tiga koperasi yang bersangkutan, namun pengacara Natsir Said menolak memberikan informasi tersebut. “Kami hanya meminta transparansi. Tapi ironisnya, ketika kami meminta dokumen publik izin IPR, pengacara malah berkata, ‘Kalau saya tidak berikan, silakan ke kantor Gubernur ESDM dan DLH’. Ini sangat aneh,” ungkap Hafsa.
Menurutnya, pijarsulteng.com tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan akan melawan segala bentuk upaya yang menghalangi kerja-kerja wartawan. “Kami hanya tak sengaja belum memperbarui box redaksi dalam website setelah perbaikan sistem. Itu hal teknis biasa. Tapi yang jelas, kami adalah media resmi yang sah di bawah naungan SMSI dan Dewan Pers. Kami siap melawan upaya pembungkaman pers,” tandasnya.
Dengan adanya polemik ini, SMSI Sulteng dan PWI Sulteng mendesak Dewan Pers dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk menindak tegas tindakan pengacara yang mengabaikan UU Pers dan melakukan somasi tanpa dasar hukum yang jelas.**
