Tim Hukum: Jangan Tiru Politik Devide et Impera
Palu, VoxNusantara – Semakin tinggi pohon menjulang, angin selalu berusaha untuk menerpanya, sebaliknya semakin padi berisi semakin merunduk. Kedua ungkapan ini menggambarkan bagaimana serangan masih dan black campaigne (kampanye hitam) yang dilakukan para rival politik terhadap Cagub Anwar Hafid nomor urut 2.
Serangan membabi buta tanpa dasar ala bambu pecah ini hendak mengglorifikasi, seolah tuduhan tidak bertanggungjawab itu adalah peristiwa sungguhan. Jika oknum penyebar isu ini merasa manusia bertanggungjawab mestinya berani tampil di publik.
“Gaya fitnah ala selebaran di pasar tidak lebih tiruan gaya kolonial yang menjajah Indonesia dimasa lalu, dengan gaya devide et impera (pecah bela, hasut sana sini tak berujung),” ujar tim kuasa hukum BERANI Yohanes Budiman, SH.,MH yang didampingi Nostry,SH.,MH, Minggu (24/11/2025) di Sigi.
Selebaran ini, akan jadikan bukti hukum, apabila dikemudian hari atau dalam waktu sesingkat-singkatnya, diketahui oknumnya, maka kami pastikan akan berhubungan dengan apparat penegak hukum.
“Kami pastikan, pasti proses hukum,” tegasnya penuh keyakinan.
Memang harus diakui, trend positif terhadap pasangan Anwar-Reny jelang pemungutan suara tidak dapat dibendung lagi. Yang diutamakan oleh kedua orang tua kita ini adalah melaksanakan amanat rakyat dengan cara yang berani menerobos hal-hal yang belum dilakukan oleh para rival politik.
“Politik itu seni (politic is art), olehnya dalam rivalitas Pilgub Sulteng 2024 ini mesti dilakoni dengan seni peran masing-masing kandidat dan para pendukung maupun tim sukses hendaknya melakukan seni serupa atau seni yang benar-benar diterima dengan akal sehat, jangan menimbulkan kegaduhan lalu ujungnya membawa kita dalam dosa Bersama,” urainya.
Ide dan gagasan dalam melakoni seni politik sangat dipahami benar oleh pasangan Anwar Reny, ketokohan, nasionalisme dan tidak pendendam adalah modal politik kedua insan ini yang tampil memukau pada setiap penampilan di momen kampanye apa pun.
Olehnya salah satu selebaran yang bertajuk Anwar Tidak Amanah, Rela Tinggalkan Jabatan DPR untuk ambisinya, bagi kami pernyataan yang keluar dari congor Peneliti Formapi Lucius Karus di Majalah Tempo, sangat tidak berdasar, dan lebih kepada ocehan kosong yang masuk ketempat sampah.
“Lucius Karus mestinya paham benar, bahwa mereka yang ikut ambil bagian dalam kontestasi Pilkada dengan latar belakang anggota DPR incomben, bukan sesuatu yang haram, sepanjang mengikuti mekanisme, apa masalahnya.
“Saya kira isi kepalanya Lucius Karus yang bermasalah,”tegasnya.
Berita lain yang disebar di wilayah pasar Sigi “Anwar Hafid Dipanggil Kejaksaan Morowali Kasus Penyertaan Modal Perusahaan Daerah”.
Berita yang disebar setiap perhelatan Pemilu ini juga merupakan sampah busuk yang didaur ulang, seolah-olah Anwar sebagai terpidana korupsi. Publik harus pahami, setiap orang termasuk para lawan politik atau kontestasi peserta Pilkada hampir semua diperiksa aparat penegak hukum, tentu dalam peristiwa yang berbeda, lalu apakah itu dianggap bermasalah, tentu tidak.
“Sebagai warga negara yang taat hukum, siapa pun dia wajib untuk memenuhi panggilan APH sepanjang panggilan itu untuk membuat terang suatu peristiwa,” tegasnya.
Sangat disayangkan sebaran berita bohong tentang Anwar adalah merupakan bencana politik era modern.
“Ingat, bahwa Pilkada itu bagian dari pesta Pemilu, katrena itu mari kita lakoni dengan penuh santun, damai riang gembira dan tidan menghalakan segala cara, siapa pun pemenang diantara ketiga kontestasi ini tentu adalah pemimpin kita Bersama, maka konsekwensinya jika saat ini Anwar-Reny terus mengepakan sayap pengaruhnya di jagat maya maupun dunia nyata para pemilih, terimalah itu sebagai sebuah realitas, inilah keyakinan kami sebagai tim hukum BERANI,” tekannya lagi.
Karena itu selebaran yang berhamburan di jalan-jalan, pasar dan tempat-tempat lain yang kami belum jangkau, masyarakat untuk tidak mudah percaya.
“Jujur Anwar-Reny sangat siap memimpin Sulawesi Tengah, negeri 1000 megalith ini akan membawa rakyatnya aman, damai, sehat, sejahtara dan mandiri secara ekonomi,” tandasnya.*
Sumber: Press Release Tim Hukum BERANI
